“Kita tahu guru perlu ditatar, kita tahu ada berapa mata pelajaran di mana guru kita kurang kompetensinya,” ujar Prabowo, Senin (17/11/2025).

Sebagai solusi, pemerintah menargetkan penyaluran 288.865 panel interaktif ke sekolah-sekolah dan konsolidasi sekolah yang kekurangan murid. Hingga 16 November, 172.550 unit telah disalurkan. Namun, bagi banyak pemerhati pendidikan, langkah ini belum menyentuh akar persoalan sesungguhnya.

Data Usang dan Lemahnya Regulasi

Iman Zanatul Haeri dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) membenarkan bahwa kompetensi guru memang perlu ditingkatkan. Namun, data utama yang dijadikan rujukan, yaitu Uji Kompetensi Guru (UKG) terakhir, sudah berasal dari tahun 2015 dengan nilai rata-rata nasional di bawah 50.

“Data tersebut sudah terlalu lama. Kita perlu pemutakhiran untuk mendapatkan gambaran faktual kondisi guru hari ini,” ujar Iman.

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah sendiri yang kerap kontra-produktif, seperti dalam seleksi Guru PPPK 2023 dimana banyak guru ditempatkan pada formasi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

“Dari sisi regulasi saja pemerintah ini bermasalah. Bagaimana guru bisa menguasai materi jika diajar untuk mengajar di bidang yang bukan keahliannya?” tambahnya.

Masalah Hulu: Lembaga Pencetak Guru

Fahriza Marta Tanjung dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melihat akar masalah berada di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Banyak LPTK yang bermunculan pasca-janji sertifikasi guru, namun kualitas pendidikannya tidak merata.

“Lembaga abal-abal menawarkan gelar sarjana instan. Sementara LPTK kredibel kehilangan fokus sejak banyak IKIP dikonversi menjadi universitas,” jelas Fahriza.

Persoalan mendasar juga terlihat dari ketidakmampuan banyak guru dalam menyusun rencana pembelajaran—kompetensi paling dasar seorang pendidik.

Komitmen yang Lemah dan Beban Administrasi

Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, menilai pernyataan presiden tidak disertai langkah strategis yang menjawab akar persoalan. Ia mencontohkan, alih-alih meningkatkan anggaran untuk pelatihan guru, pemerintah justru mengalihkan dana pendidikan untuk program lain.

“Data rendahnya kompetensi guru sudah ada sejak lama. Pertanyaannya, kenapa tidak dianggap sebagai perkara yang mendesak?” kata Ubaid.

Ia juga menyoroti beban administratif yang menumpuk di sekolah, yang menyita waktu guru untuk refleksi dan pengembangan diri. “Tagihan laporan dan unggahan dokumen membuat guru kekurangan waktu untuk fokus pada peningkatan kualitas mengajar,” ujarnya.

Solusi yang Diperlukan: Dari Hulu ke Hilir

Para pemerhati pendidikan sepakat bahwa solusinya harus komprehensif:

1. Pembenahan LPTK: Memperketat dan menstandarisasi kualitas lembaga pencetak guru.
2. Pelatihan Berjenjang: Menyediakan pelatihan berkelanjutan yang dibiayai penuh negara, dengan kuota jam yang jelas seperti negara ASEAN lain (Malaysia 40 jam/tahun, Singapura 100 jam/tahun).
3. Peningkatan Kesejahteraan: Gaji guru non-PNS yang masih ratusan ribu rupiah per bulan membuat profesi ini tidak menarik bagi lulusan berkualitas.
4. Pemutakhiran Data: Melakukan pemetaan ulang kompetensi guru secara nasional untuk mendapatkan data yang akurat.

Kritik terhadap kompetensi guru memang sah adanya. Namun, tanpa pembenahan menyeluruh dari hulu ke hilir—dimulai dari pencetakan calon guru, penempatan yang tepat, pelatihan berkelanjutan, hingga perbaikan kesejahteraan—masalah klasik ini akan terus berulang, sekalipun teknologi tercanggih telah memenuhi setiap ruang kelas.

The post Di Balik Kritik Prabowo Soal Kompetensi Guru, Ini Akar Masalah yang Belum Tersentuh appeared first on .

Saat menghadiri peluncuran program digitalisasi pembelajaran di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025), Prabowo mengungkapkan bahwa masih ada beberapa mata pelajaran yang belum dikuasai secara optimal oleh sebagian guru. “Kita tahu guru perlu ditatar, kita tahu ada beberapa mata pelajaran di mana kompetensinya belum cukup,” ujarnya.

Ia menyebutkan sejumlah bidang yang masih menjadi tantangan, seperti bahasa Inggris, mata pelajaran sains, hingga matematika. Menurut Prabowo, kesulitan ini kerap muncul karena keterbatasan fasilitas, terutama laboratorium, di berbagai daerah.

Sebagai langkah awal, pemerintah menilai bahwa penggunaan panel interaktif (interactive flat panel) di sekolah dapat membantu mengatasi keterbatasan kompetensi guru, terutama dalam menyampaikan materi yang membutuhkan visualisasi atau demonstrasi.

Tidak hanya itu, Prabowo juga menegaskan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Ia menekankan bahwa sekolah-sekolah yang jumlah siswanya sudah berkurang akan dikonsolidasikan agar fasilitas pendidikan bisa ditingkatkan dan lebih efektif digunakan. “Kita ingin memperbaiki semua sekolah di Indonesia dan melakukan konsolidasi agar kualitas pembelajaran makin baik,” katanya.

Distribusi Panel Interaktif sebagai Bagian dari Digitalisasi

Di kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, melaporkan perkembangan distribusi panel interaktif yang menjadi bagian dari program digitalisasi pembelajaran nasional. Hingga 16 November 2025, sebanyak 172.550 panel interaktif telah dikirim dan sudah digunakan di berbagai sekolah.

Muti menjelaskan bahwa proses distribusi dimulai sejak 15 Agustus 2025 dan akan terus berjalan hingga mencakup 288.865 sekolah di seluruh Indonesia. Saat ini, sekitar 43.022 panel interaktif sedang dalam proses pengiriman, dan seluruh target distribusi diperkirakan rampung pada 17 Desember 2025.

Berdasarkan hasil monitoring Kemendikdasmen, penggunaan panel interaktif terbukti membawa perubahan signifikan di kelas. Proses belajar mengajar dinilai lebih menarik, membuat siswa lebih antusias, dan berdampak positif pada capaian pembelajaran. “Murid belajar dengan gembira, penuh semangat, dan hasilnya terus meningkat,” jelas Muti.

The post Prabowo Soroti Kompetensi Guru dan Dorong Digitalisasi Pembelajaran di Sekolah appeared first on .