Prediksi SGP — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, baru-baru ini mengungkapkan data yang mengkhawatirkan seputar dampak bencana alam di wilayah Sumatra. Menurut laporan terbaru, sekitar 2.900 unit sekolah mengalami berbagai tingkat kerusakan di provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
Mu’ti menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan hasil pendataan per 7 Desember dan masih bersifat dinamis. “Data ini terus kami perbarui karena akses ke beberapa lokasi terdampak masih sangat terbatas,” jelasnya dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Tidak hanya berfokus pada infrastruktur, Kementerian Pendidikan juga aktif memantau kondisi para guru dan siswa yang terdampak. Pendataan yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari korban jiwa, mereka yang membutuhkan perawatan, hingga kerusakan tempat tinggal para pendidik dan pelajar.
“Kami melakukan pendataan secara komprehensif, tidak hanya fisik bangunan. Ini termasuk mencatat kondisi guru, siswa, dan seluruh komunitas pendidikan yang terkena dampak,” tegas Mu’ti.
Situasi ini tentu berdampak langsung pada aktivitas belajar mengajar. Menjelang akhir semester, di mana seharusnya ujian akhir berlangsung, banyak sekolah terpaksa menyesuaikan jadwal dan metode pembelajaran. Beberapa daerah bahkan belum memungkinkan untuk menggelar kegiatan akademik seperti biasa.
Menanggapi hal ini, muncul berbagai inisiatif untuk menjaga keberlangsungan pendidikan. “Terdapat variasi penanganan. Ada sekolah yang mengadakan ujian secara daring, ada pula di mana guru secara aktif mendatangi siswa di rumah atau titik pengungsian,” ujar Mu’ti.
Solusi sementara juga dijalankan dengan memanfaatkan tempat ibadah atau bangunan lain yang masih layak sebagai ruang belajar darurat. Langkah-langkah prioritas kini difokuskan pada asesmen kerusakan yang lebih detail, penyiapan bantuan darurat, dan perencanaan rehabilitasi infrastruktur pendidikan.
Upaya pemulihan jangka panjang, termasuk pembangunan kembali sekolah yang rusak parah, sedang dikaji bersama dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait. Tujuannya jelas: memastikan hak belajar setiap anak di daerah terdampak dapat terpenuhi secepat mungkin.