EPICTOTO — Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) tahun 2025 lewat PT Pos Indonesia untuk korban bencana di Sumatera sempat mengalami hambatan operasional. Kendala ini muncul karena beberapa kantor pos di daerah terdampak tidak bisa berfungsi secara optimal.
Menurut Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, dua kantor yang terdampak signifikan adalah di Langsa dan Sibolga. Aktivitas di kedua lokasi tersebut sempat terhambat sebelum akhirnya bisa kembali beroperasi secara bertahap.
“Benar, beberapa kantor kami ikut terdampak. Hingga Senin (1/12) lalu, Langsa dan Sibolga belum beraktivitas penuh. Namun, kondisi sekarang sudah membaik dan proses pembayaran BLT Kesra telah kami mulai kembali,” jelas Haris, seperti dilaporkan Antara pada Kamis (4/12/2025).
Untuk memastikan bantuan tetap tersalurkan di tengah pemulihan pasca-bencana, PT Pos Indonesia mengandalkan skema layanan khusus. Perusahaan pelat merah ini memiliki tiga pola utama dalam menyalurkan dana bantuan tersebut.
Pola pertama adalah pembayaran langsung di kantor pos. Yang kedua, pembayaran di titik komunitas seperti balai desa, kantor kelurahan, atau sekolah. Sementara pola ketiga dirancang khusus untuk penerima rentan, yaitu pengantaran langsung ke rumah bagi lansia, warga sakit, dan penyandang disabilitas.
Secara nasional, BLT Kesra 2025 menjangkau 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, sekitar 18 juta KPM penyalurannya ditangani oleh PT Pos Indonesia, sedangkan sisanya melalui bank-bank Himbara.
Hingga saat ini, data yang diterima PT Pos untuk ditangani mencapai sekitar 12 juta KPM. Lebih dari 10 juta di antaranya atau setara 85,74 persen telah berhasil dibayarkan.
Haris memberikan rincian progress untuk dua wilayah terdampak. Di Sibolga, alokasi BLT Kesra mencapai 5.537 KPM. Sebelum bencana terjadi, sekitar 1.200 KPM atau 20 persen dari total alokasi sudah menerima bantuan.
Sementara di Langsa, dari total alokasi sekitar 42.000 KPM, telah tersalurkan kepada 10.595 KPM per 1 Desember 2025. Angka ini mewakili 24,59 persen dari total penerima di daerah tersebut.
Haris menegaskan bahwa peran PT Pos Indonesia adalah sebagai perantara pembayar. Pihaknya hanya menyalurkan dana kepada penerima yang namanya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, berdasarkan data dari Kementerian Sosial yang telah divalidasi oleh pemerintah daerah.
Proses verifikasi di lapangan dilakukan secara ketat menggunakan surat pemberitahuan yang dilengkapi kode QR. Ini bertujuan untuk memastikan ketepatan sasaran dan mencegah penyimpangan.
Mengenai wacana penyaluran langsung di lokasi pengungsian, Haris menyatakan bahwa opsi ini masih dalam tahap koordinasi intensif dengan pemerintah daerah. Koordinasi diperlukan untuk mengantisipasi potensi masalah sosial di titik pengungsian dan menjaga akuntabilitas setiap tahap penyaluran.
“Prinsip kami adalah memastikan bantuan sampai kepada KPM yang tercantum dalam data resmi dengan pertanggungjawaban yang jelas. Kami terus berkoordinasi dengan pemda untuk mencari skema terbaik di kawasan bencana,” tegas Haris.
Ditambahkan olehnya, PT Pos Indonesia menargetkan penyelesaian penyaluran BLT Kesra untuk semua data yang telah mereka terima paling lambat pada 11 Desember 2025. Pencapaian target ini tentu dengan syarat proses verifikasi di tingkat lokal berjalan lancar tanpa kendala berarti.