TVTOGEL — Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengumumkan rencananya untuk memotong gaji seluruh anggota kabinet, termasuk dirinya sendiri, sebagai bagian dari upaya reformasi administrasi dan efisiensi anggaran negara.
Langkah berani ini dilakukan melalui revisi undang-undang remunerasi pegawai negeri, yang akan dibahas dalam sidang luar biasa parlemen Jepang pekan ini. Menurut laporan The Japan Times, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan komitmen Takaichi terhadap reformasi birokrasi dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah.
“Takaichi ingin membuktikan kesungguhannya dalam reformasi dengan mewujudkan rencana pemotongan gaji kabinet yang sudah lama ia suarakan,” tulis laporan The Japan Times, dikutip Selasa (11/11/2025).
Langkah Reformasi dan Dukungan dari Partai Koalisi
Rencana Takaichi ini juga mendapatkan perhatian dari Partai Inovasi Jepang (Nippon Ishin no Kai), mitra koalisi baru Partai Demokrat Liberal (LDP). Partai tersebut menyuarakan dukungan terhadap langkah efisiensi, termasuk pengurangan hak istimewa bagi anggota parlemen.
“Ini adalah inisiatif yang luar biasa,” kata Fumitake Fujita, salah satu pemimpin bersama JIP, memuji kebijakan Takaichi yang dinilai progresif dan berani.
Detail Pemotongan Gaji Kabinet Jepang
Saat ini, anggota parlemen Jepang menerima gaji bulanan sekitar 1,294 juta yen atau setara Rp140 juta. Sementara itu, perdana menteri mendapatkan 1,152 juta yen (Rp125,9 juta) dan menteri kabinet memperoleh 489 ribu yen (Rp53 juta) setiap bulannya.
Sebagai langkah efisiensi, pemerintah Jepang sudah menerapkan pengembalian sebagian gaji sejak beberapa waktu lalu. Perdana menteri mengembalikan 30 persen dari gaji tambahannya, sedangkan para menteri mengembalikan 20 persen.
Dengan kebijakan tersebut, tunjangan efektif yang diterima berkurang menjadi sekitar 390 ribu yen (Rp42 juta) untuk perdana menteri dan 110 ribu yen (Rp11,9 juta) untuk menteri kabinet. Langkah ini dikonfirmasi oleh Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, yang menyebut kebijakan itu sebagai bagian dari komitmen moral pemerintahan Takaichi.
Kritik dari Oposisi
Meski mendapat apresiasi dari sebagian pihak, kebijakan pemotongan gaji ini juga menuai kritik. Pemimpin Partai Demokrat untuk Rakyat, Yuichiro Tamaki, menilai langkah tersebut kurang tepat secara timing.
Ia menyebut bahwa pemangkasan gaji justru dapat menjadi “simbol pola pikir deflasi,” mengingat pemerintah Jepang saat ini tengah berusaha mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga dan konsumsi domestik.
Tamaki menilai, meski secara simbolik positif, kebijakan ini bisa memberi sinyal negatif terhadap perekonomian yang sedang berupaya keluar dari tekanan deflasi jangka panjang.
Komitmen Reformasi Takaichi
Bagi Sanae Takaichi, pemangkasan gaji bukan hanya soal angka, tetapi simbol perubahan budaya kerja pemerintahan. Langkah ini diambil untuk menunjukkan tanggung jawab moral para pejabat terhadap kondisi fiskal Jepang yang menantang, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dengan kebijakan ini, Takaichi menegaskan bahwa reformasi tidak hanya dimulai dari rakyat, tetapi juga dari pemimpin dan jajarannya sendiri.